Hari Perempuan Internasional : Bakal Pembebasan Kelas, Menolak Tunduk Demi Kesetaraan

Serangkaian acara webinar menuju International Women’s Day bertema “Tidak Ada Pembebasan Kelas, Tanpa Pembebasan Perempuan” dimulai pada Jumat (26/2) lalu melewati platform Zoom. Acara yang diselenggarakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria Jakarta ini bertajuk diskusi publik Gerakan Perempuan Indonesia, digelar sebagai wadah ekspresi juang dan suara-suara perempuan Indonesia dalam melawan kekerasan dan diskriminasi. Kumpulan ekspresi juang ini akan dimuarakan dalam deklarasi tuntutan politik perempuan kepada negara pada Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2021.

Perayaan Hari Perempuan Internasional tahun ini sekaligus menandai 26 tahun sejak munculnya slot gacor hari ini gerakan kesetaraan global, sebuah deklarasi yang menyepakati dan memperjuangkan hak-hak perempuan yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Nuy Lestari dari Koalisi Perempuan mengulas perihal perkembangan kepemimpinan perempuan dalam politik.

“Dari sisi demokrasi, di Indonesia mulai ada pembetulan adalah hak politik perempuan sudah mulai diakui dengan adanya kuota 30% perempuan di parlemen. Malah apabila merujuk dari data realisasinya di 2019 bisa dikatakan partisipasi perempuan membaik sebesar 20,5%. Namun apabila kita menilik kiprah citra perempuan di ranah parlemen bisa dibilang masih banyak hal yang wajib direvisi,” ungkap Nuy.

Lebih lanjut, Nuy menekankan akan pentingnya pendidikan politik perempuan untuk memunculkan kepemimpinan politik perempuan dalam negara. Sebab tidak bisa hanya menampakkan pembangunan peran besar politik perempuan, tanpa ada pendidikan politik yang komprehensif.

Kemudian, Mutiara Ika Pratiwi dari Klasifikasi Perempuan Mahardika menyebutkan bahwa kekerasan sistematis terhadap perempuan disebabkan oleh sedikitnya tiga hal.

Pertama, sebagai sebuah perwujudan nilai patriarki dan nilai hetero-patriarki yang menempatkan perempuan sebagai manusia kedua atau objek yang secara lantas mengutamakan heteroseksual cisgender sebagai pemegang otoriter. Kedua, nilai-nilai hetero bekerja secara berkala sebagai institusi berwujud kebijakan yang mengontrol ranah publik dan privat, dengan produknya adalah undang-undang, sikap politik, adab sosial, dan lain sebagainya.

Ketiga, kekerasan terhadap perempuan yang disebut sebagai kekerasan sistematis karena diselenggarakan melewati metode-metode militerisme yang tentu tidak hanya dihadapi oleh perempuan namun juga oleh gerakan sosial secara umum.

Berbicara soal kapitalisme, ia memperkenalkan bahwa rantai kekerasan terhadap perempuan ini sulit diputus. Salah satunya karena jantung pendayagunaan kapitalisme bertumpu pada eksploitasi atas kerja dan tubuh perempuan secara khusus di masa pandemi. Menurutnya, rantai kekerasan terhadap perempuan ini hanya dapat diputus oleh persatuan nasional.

“Hal ini makin terlihat selama pandemi dengan meningkatnya kondisi susah kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, bagaimana pemerintah mengadang-gadang soal iklim pendorong investasi di mana semuanya menggunakan daya kerja murah perempuan. Selain itu dapat kita lihat bagaimana sektor padat karya mendapat serangan dan pelemahan lagi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang terupdate dengan banyaknya sektor pekerjanya adalah perempuan,” jelas Mutiara.

Selanjutnya, Asfinawati dari Yayasan Lembaga Bantuan Tertib Indonesia menyatakan slot888 perlunya bidang hukum yang melindungi perempuan. Termasuk situasi sulit yang acap kali kali dialami perempuan dari bermacam-macam sektor seperti lingkungan, pendidikan, keluarga, dan lain sebagainya yang hakekatnya segala bekerja cocok hukum adalah hukum negara, hukum budaya, bahkan hukum di masyarakat.

“Sehingga hakekatnya hukum positif yang berlaku di suatu negara pada suatu waktu selalu memiliki dua wajah, adalah bagaimana hukum itu melihat dan bagaimana negara melihat perempuan. Pekerjaan faktual ada sebuah kemendesakan bagi hukum yang melindungi perempuan dan hakekatnya negara memiliki kewajiban baik secara konstitusi maupun di dalam kewajiban negara Indonesia sebagai negara pihak konvensi internasional,” ujarnya.

Lini Zurlia dari Purple Code dalam hal ini mengulas perihal demokrasi dan penindasan seksual yang ia beri judul Masyarakat Kapitalis adalah Sumber dari Penindasan Gender dan Seksualitas.

“Kapitalisme membentuk sebuah seksisme dengan memisahkan mana pekerjaan yang menciptakan manusia dan mana pekerjaan atau kesibukan yang menghasilkan keuntungan. Kapitalisme memberikan pekerjaan membentuk manusia dibebankan pada perempuan sembari menyubordinasi posisinya pada pekerjaan produksi yang diamati sebagai ladang untuk mengeruk keuntungan,” jelas Lini.

Melainkan menciptakan manusia yang dimaksud adalah reproduksi sosial, seperti mengandung, melahirkan, menghidupinya, dan mengajarkannya membaca. Hal itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar vital dalam membentuk manusia. Namun, lagi-lagi dalam kerangka kapitalisme kesibukan membentuk manusia bukanlah kesibukan yang menguntungkan. Menyiapkan manusia justru diproyeksikan sebagai menyiapkan perpanjangan keuntungan bagi kelompok modal.

Oleh karena itu, dalam momentum peringatan Hari Perempuan Internasional terus-menerus diserukan agenda-agenda yang hingga sekarang belum juga dikerjakan oleh pemerintah, bahkan semakin buruk di lapangan, di mana kriminalisasi, penangkapan, diskriminasi hak, termasuk kebebasan berserikat bagi kaum tani dan buruh perempuan masih acap terjadi. Sehingga dalam momentum ini, diharapkan dapat slot demo wild west gold memperkuat konsolidasi, solidaritas lintas gerakan, dan persatuan nasional bagi terwujudnya kesetaraan seluruh rakyat.